penyidik pegawai negeri sipil satpol pp. Instagram : @satpol_pp. penyidik pegawai negeri sipil satpol pp

Satpol-PP. Tidak adanya Petujuk Teknis dan Operasional atas Perda yang diampu oleh Instansi Satpol. Rabu (14/06/23) Kasat Pol PP DIY Drs. Kewajiban Satpol PP. Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah. Dalam. Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Se-Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023 di Ruang Rapat Ujung Pandaran Hotel Batu Suli Internasional Palangka Raya pada Rabu. (2) Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ruang sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; g. SelainApa itu PPNS? Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam konferensi pers membahas peluncuran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 2013 di Gedung Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (17/7/2013). dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP. Admin | 2023-09-05, 08:06:59SATPOL PP by Alghiffari Aqsa SEJARAH Satpol PP mulai lahir pada tahun 1941 dengan nama Dentasemen penjaga kota yang pertama kali dibentuk di Kota Yogyakarta, pada. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (2019 s. 1. 1/IIIIb. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yangPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL . Salam Praja - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri… Read more. Bisnis. Jabar . Koordinasi yang dilakukan dengan kepolisian, kejaksaan dan Dinas Satpol PP Polewali Mandar dalam bertujuan untuk merancang kegiatan pembinaan PPNS yang ada di wilayah Polewali Mandar ujar Rahendro. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. Trubus. Dalam Perda 2/2020 tersebut juga dijelaskan jika penegakan hukum aturan tersebut. 19810322 200801 1 003. Bidang Sumber Daya Aparatur adalah bidang yang memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur yang meliputi Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur, Pembinaan Sumber Daya Aparatur, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 . Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2022 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta : 557 Orang. Ada Gerhana Matahari Hibrida 20 April 2023, Ini Waktu Terjadinya di DKI Jakarta. Surabaya - Kebutuhan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Berita Batu Hari Ini Reporter: Benni Indo Editor: Irwan Sy (ISY) SURYAMALANG. Sejarah Satpol PP di Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan. id, Rabu (29/3/2023), pada rentang waktu selama tahun 2022 lalu tercatat sekitar 122 kasus yang ditangani Satpol PP dan Damkar Tala. Ini. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai dengan jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP. SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate. 12. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 7 (1) Sekretaris PPNS sebagaimana. DI Aceh. Dikatakan, selain dirinya ada dua anggota Satpol PP Kepulauan Meranti yang juga mengikuti Diklat tersebut, mereka adalah Kepala Seksi Binmas. P, M. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada. BerdasarkanPeraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan. “Koordinasi yang dilakukan dengan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017. Suryaningrat, ahmad (2018) KINERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT. Pasal 16. Berita dan foto terbaru Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Dua Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Satpol PP Kota Padang di Kamar Hotel dan Kos-Kosan - Halaman 1. Berita; Download; Agenda; Album;Apa penyidik dan penyidik PPNS berdasarkan SKETCH dari kepolisian tapi di bawah pengawasan kepolisian. Selain itu diberikan tugas dan kedudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik PolisiPamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang melalui Bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) kembali melaksanakan Kegiatan Satpol PP Goes To School Tingkat SMK / SMA "Pelajar Mitra Praja" di Wilayah Kota Ta. TJAHJO KUMOLO pada tanggal 8 Januari 2019. (2) Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan. Pasal 16 Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS. Pegawai negeri sipil Satpol PP pejabat administrasi dan pejabat fungsional dapat memiliki kualifikasi sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil (“PPNS”). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan dan g. Pasal 28A menyebutkan bahwa selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau penyidik pada Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STRUKTUR ORGANISASI Status. Info Diklat dan Bimtek Nasional. Kedua, dalam pelaksanaan penegakan Perda No. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya. co. 5. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 4. (3) Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat memiliki kualifikasi pejabat PPNS. TribunGayo. COM - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satpol PP dan WH Nagan Raya, Kamis (8/6/2023) menahan pasangan bukan suami istri dalam kasus pelanggaran Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Rencana kebijakan Satpol PP DKI jadi penyidik ini dikritik oleh pengamat tata kota, Trubus Rahardiansyah. Menurut dia, Satpol PP yang memiliki sertifikat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berhak melakukan penyidikan. Kota Bekasi -Bertempat di Masjid Al Ishlah RW 024 Kelurahan Margahayu,…. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. pejabat fungsional Pol PP. Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 43 / 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil. PPNS adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pengertiannya merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. kemudian secara teknis dalam mengaplikasikan UU 32 Tahun 2004 tersebut sudah ada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda danSekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja (Bimtek PPNS Satpol PP) Se-Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023, di Ruang Rapat Ujung Pandaran Hotel Batu Suli Internasional, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 14 Juni 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini, disampaikan Direktur. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan. “Pegawai negeri sipil Satpol PP wajib: a. diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai arti khusus yang cukup. INHIL SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES INHIL Senin, 15 Mei 2023. Jika melihat tugas penyidik itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 6/2010,. BAB III SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 6 Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4. SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BLORA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang : a. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. pejabat administrasi; dan 3. 11. Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan. Kepala Satpol PP Provinsi mengkoordinasikan penegakkan Perda dan Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud. PPNS merupakan Pejabat Penyidik Negeri Sipil,berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 / 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan suatu penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang. Kemudian, dalam pasal 2 Permendagri No. Pasal22 Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. id | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Dan di samping itu Satpol PP juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakkan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang non justical. 12. Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf. 3. 54 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur Satpol PP. Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A. Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. 3. com - Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino mengaku keberatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat menjadi penyidik terhadap pelanggaran protokol kesehatan. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan. Pelaksanaan tugas dalam. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang. BidSDA - Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah. Pasal 22 Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi: a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya. pejabat administrasi; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satpol PP Kota Tegal 2. Menteri Dalam Negeri Urusan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS, Seksi Penyelidikan dan. Dalam Pasal itu, ada 14 kewenangan yang. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik. Satpol PP selaku Sekretaris dan dan dibantu oleh Penyidik POLRI sebagai korwas PPNS selaku Koordinator Teknis Penyidikan, dan. Tanjungpinang – Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai. TRIBUN-SULBAR. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing . Bentuk. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salam Praja - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang di selenggarakan Kota Bekasi – Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum (AHU), pada hari ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa. ruang sidang rn@jelis kode etik; h. H. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. (Purn) Drs. 7. [6]7. Pasal 13 (1) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP, berkewajiban :. Peraturan ini mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yangPenyidik Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Noviar Rahmad M. Perda Kabupaten. 19 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur. Kepala Satuan b. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Berdasarkan PP tersebut terdapat dalam Pasal 5 bahwa Satpol PP mempunyai fungsi : penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda,. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing . 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa dalam menegakan peraturan darah (perda), Satpol PP bertindak selaku koordinator Jakarta - Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri melaksanakan rapat Penyusunan Pedoman Jumlah Ideal PPNS dan Penyelarasan Butir-butir Kegiatan Jabatan Fungsional (jabfung) Penyidik. kalteng. Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak. 3. olehPPNS Satpol PP Daerahdalam proses penyidikan Tindak Pidana Ringan, yang efektif, efisien, dan sesuai. Glosarium. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari memiliki personil dengan jumlah 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) anggota yang terdiri dari 91 (Sembilan Puluh Tiga) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 84 (Delapan Puluh Empat) orang masih berstatus pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap, selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Penindakan Yustisial. Dalam usulan ini tertuang dalam Pasal 28A Perda Nomor 2 Tahun 2020 DKI Jakarta. (2) Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang. Kajian jugaWanita berusia 56 tahun itu langsung menuju ke ruang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Sidoarjo. PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012,. Pasal 35. Hal ini diatur dengan PP 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Polsus, PPNS dan PAM Swakarsa. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Penegak Perda di Kota Metro. Peraturan Perundang-undangan. 4 / 14Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada. adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Sukamara. Rapat diikuti oleh 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda dari berbagai daerah dan turut dihadiri oleh perwakilan pusat dari Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenpan-RB. penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subdit PPNS Kementrian Dalarn Negeri Jatan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Gedung H a Jakarta Pusat NO. BAB II URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah,. Kelompok Jabatan Fungsional. kalteng. Tahun. Anggota Satpol. Hal ini, disampaikan Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah T. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Apa itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penyidikan merupakan salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undanganSebaliknya, usulan untuk memberikan Satpol PP kewenangan khusus sebagai penyidik bersama-sama dengan penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil.